Gagasan Tol Laut di Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan berperan penting bagi Indonesia baik dalam aspek ekonomi dan lingkungan, social budaya, hukum dan keamanan (Forum Rektor Indonesia, 2015). Posisi geografis Indonesia sangat strategis. Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudra, hal tersebut menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai urat nadi perdagangan dunia. Hal itu dapat dibuktikan dari Selat Malaka dan jalur ALKI yang secara umum merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia dengan volume perdangangan mencapai 45 persen dari total nilai perdagangan seluruh dunia (Nugroho, 2014). Özpeynirci, et. al (2012) menyatakan bahwa struktur geografis merupakan alasan utama suatu negara atau wilayah untuk menentukan sistem transportasi yang digunakannya.

Melihat fakta-fakta struktur geografis Indonesia, dimana wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya, seharusnya transportasi laut menjadi prioritas penggunaan, pengembangan dan perbaikan. Transportasi laut berperan penting dalam menghubungkan satu daerah dengan pulau lain sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah (transport promote the trade) serta menunjang perekonomian yang telah berkembang (trade follow the ship). Fakta lapangan memperlihatkan bahwa transportasi laut di Indonesia belum menjadi prioritas penggunaan, pengembangan dan perbaikan. Aktivitas distribusi barang di Indonesia masih menggunakan jalur darat yaitu sebesar 90%, sementara jalur laut hanya dimanfaatkan sebesar 9% dan 1% menggunakan kereta api (Neraca, 2014). 

Kualitas pelabuhan Indonesia berada di peringkat 96 dunia, sementara kualitas pelabuhan Singapura dan Malaysia masing-masing di peringkat 2 dan 19 dunia. Kualitas ini dinilai dari durasi dwelling time di Indonesia pada akhir 2015 yang membutuhkan waktu selama 5-6 hari, sedangkan di Malaysia kurang dari 4 hari, dan di Singapura hanya kurang dari 2 hari (Martono, 2016). Pembangunan infrastruktur Indonesia (baik infrastruktur pelabuhan maupun jalan dan jembatan) mayoritas masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga pengiriman barang ke wilayah timur Indonesia menjadi mahal. Kapal yang penuh mengangkut barang ke wilayah Timur juga seringkali kembali ke Pulau Jawa dalam keadaan kosong atau hanya memuat sedikit barang saja. Tidak adanya barang yang diangkut dari Indonesia Timur inilah yang menyebabkan kebanyakan perusahaan pelayaran enggan untuk menentukan jadwal yang tetap untuk keberangkatan kapal pengangkut barang ke dan dari Indonesia Timur (ship follow the trade).

Berbagai permasalahan diatas menimbulkan kesenjangan harga barang-barang antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, atau yang biasa kita kenal dengan disparitas harga. Solusi atas masalah disparitas harga yang terjadi antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia tersebut diberikan Presiden RI Joko Widodo dengan meluncurkan program tol laut. Tol Laut merupakan sistem jalur distribusi logistik menggunakan angkutan kapal barang dengan rute terjadwal dari ujung barat hingga timur dan dari utara ke selatan Indonesia. Tol laut bertujuan untuk mengembangkan ekonomi maritim, dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia dan regional. Pemerintah berharap dengan adanya program tol laut ini dapat menurunkan biaya logistik yang selama ini memegang kunci penting untuk disparitas harga yang terjadi antara pulau Jawa dan pulau non-Jawa. Sehingga, stabilitas harga barang maupun komoditas antar daerah dapat terjaga. 

1) Pengertian Tol Laut

Pengertian Tol Laut yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu konsep memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada Indonesia bagian Timur. Konsep tersebut selain untuk mengkoneksikan jalur pelayaran dari barat ke timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Ide dari konsep tol laut tersebut akan membuka akses regional dengan cara membuat dua pelabuhan besar berskala hub international yang dapat melayani kapal-kapal niaga besar diatas 3.000 TEU atau sekelas kapal panamax 6000 TEU. Melalui realisasi rencana tersebut diharapkan Indonesia dapat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung distribusi logistik internasional.

2) Sebab Munculnya Gagasan Tol Laut

Pemerintah mengungkapkan pentingnya pembangunan tol laut guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Sebab, terkoneksinya antar wilayah dari Sabang hingga Merauke mampu memberi dampak positif. Pemerintah memaparkan, dengan berfungsinya tol laut berupa kapal laut yang bergerak dari barat ke timur Indonesia, dapat memudahkan pengiriman barang, dari barat Indonesia ke wilayah timur misalnya. Pemerintah meyakini bahwa dengan tersambungnya pulau-pulau di Indonesia dengan tol laut, diharapkan mampu menekan perbedaan atau disparitas harga yang tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Namun, kendala yang ada terkait infrastruktur tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur, khususnya tol laut. Dengan adanya tol laut diharapkan harga-harga barang bisa lebih terkendali. Dengan begitu, disparitas harga bisa diminimalkan.

3) Cara Yang Dilakukan Pemerintah Menjalankan Fungsi Tol Laut

Strategi dan kebijakan pemerintah yang banyak memusatkan fitur pada jalan darat membuat banyak pengirim barang memilih jalur ini. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat lalu lintas kargo tumbuh secara eksponensial lebih pesat di luar pertumbuhan jalan raya yang dibangun, tak ayal menyebabkan adanya kemacetan. Hal ini menjadi masalah yang signifikan bagi sistem logistik. Disisi lain, program tol laut ini akan siap mengakomodasi pengalihan muatan kargo dari jalan darat menuju transportasi laut.

Demi mengatasi masalah konektivitas secara efektif, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus mengubah paradigma, evaluasi, dan mendefinisikan ulang strategi besar yang ada. Sebagai kebijakan baru dan belum diimplementasikan, program tol laut berpotensi berdampak untuk mengatasi masalah konektivitas.

Demi memenuhi standar untuk menjadikan tol laut sebagai konektivitas yang efisien tersebut, pemerintah harus membentuk satuan tugas antar kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan yang berjalan selaras baik dalam koordinasi, program maupun kebijakan di bawah Kementerian Koordinasi Maritim. Selanjutnya, Kementerian BUMN perlu menugaskan BUMN Pelabuhan Indonesia untuk terlibat langsung dalam pengembangan, peningkatan, dan pengoperasian pelabuhan. PT Marga Jasa dan PT Kereta Api Indonesia memprioritaskan pengembangan jaringan transportasi jalan raya dan kereta api antara pelabuhan dan daerah pedalamannya. Adapun PT Pelayaran Nasional Indonesia akan mengoperasikan kapal kontainer di koridor laut utama dan lilitannya.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan mengevaluasi dan menganalisa kebijakan dan logistik yang berdampak pada program tol laut. Hal yang sama berlaku bagi Kementerian PUPR yang berperan sebagai ortoritas dan regulator pada konsesi jalan raya. Kemudian, Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan insentif fiskal untuk mendorong pengiriman kargo dari angkutan darat ke angkutan laut serta merelokasi dan membangun pabrik di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai koreksi terhadap strategi besar yang ada, program tol laut tidak diragukan lagi merupakan solusi yang paling tepat bagi Indonesia untuk mengatasi masalah konektivitas, dan tingginya biaya logistik serta pembangunan yang tidak merata karena terbukti secara teoritis banyak negara maju mengakui bahwa transportasi laut adalah transportasi yang paling efisien.

4) Dampak Tol Laut

Efek program tol laut yang menjadi andalan pemerintahan Jokowi-JK, dengan salah satunya peningkatan fasilitas pelabuhan diyakini mulai terasa dengan menekan biaya logistik dan membuat harga murah. Diterangkan sejauh ini sudah terdapat penurunan harga di luar Jawa serta membuat biaya produksi lebih efesien. Tol laut dapat membuat harga menjadi lebih murah, lantaran kapal kini terjadwal untuk datang sehingga pembangunan juga lebih cepat terlaksana. Tol laut merupakan jalur pelayaran bebas hambatan, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan antar pulau di Indonesia. Setelah terhubung dengan tol laut, maka diharapkan tidak ada lagi kelangkaan barang seperti sembako, kelangkaan BBM, dan semen.

5) Kebijakan Tol Laut

Kebijakan tol laut merupakan produk kebijakan publik sebagai pengejawantahan Nawacita Presiden Jokowi berupa konektivitas laut secara efektif dengan kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal. Tujuan kebijakan tol laut untuk menekan disparitas harga dan kepadatan lalu lintas. Dampak kebijakan tol laut terhadap aspek lingkungan yaitu hadirnya tol laut membuat meningkatnya kepadatan lalu lintas menjadi ramai, adanya kerusakan jalan di dalam pelabuhan. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, seperti kebijakan pemerintah membangun Tol Laut untuk menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata dan mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni dan saat Hari Libur Nasional ataupun Perayaan Umat Islam.

6) Implementasi Tol Laut

Pemerintah atau PT PELNI sebagai pelaksana program tol laut memiliki rute yang lebih panjang jika dibandingkan dengan perusahaan pelayaran swasta. Untuk ketiga trayek yang dimilikinya, tol laut melalui masing-masing 6 kota, sedangkan perusahaan pelayaran swasta untuk setiap rute yang mereka miliki, hanya melalui 2 sampai 5 kota. Rute yang dijalankan dalam program Tol Laut adalah rute baru.

Perbedaan jumlah frekuensi pelayaran milik PT PELNI dan perusahaan pelayaran swasta untuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur disebabkan oleh 2 faktor, yaitu panjangnya rute dan jumlah kapal yang dimiliki. Lebih panjangnya rute yang dimiliki tol laut menyebabkan kapal-kapal tol laut membutuhkan waktu berlayar yang lebih lama dibandingkan dengan kapal-kapal perusahaan pelayaran swasta yang memiliki rute yang lebih pendek. Untuk trayek 1 dan trayek 3 kapal tol laut membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan pulang-pergi, sedangkan untuk trayek 2 kapal tol laut membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk pulang pergi. Selain karena perbedaan panjang rute yang dimiliki, perbedaan jumlah kapal yang dimiliki PT PELNI dan perusahaan pelayaran swasta juga mempengaruhi frekuensi pelayaran keduanya. PT PELNI yang sebelumnya hanya melayani kapal penumpang, hanya memiliki 1 kapal barang untuk masing-masing trayek, sedangkan untuk menjalankan tiap-tiap rutenya, perusahaan pelayaran swasta memiliki minimal 2 kapal. Faktor-faktor inilah yang akhirnya menjadi penyebab perbedaan frekuensi pelayaran antara tol laut dan perusahaan pelayaran swasta.

Pada awal mula dijalankannya program tol laut, sebagian besar kapal tidak memiliki muatan yang cukup. Namun, berdasarkan data penelitian, jumlah muatannya terus mengalami kenaikan. Rata-rata muatan tiap kapal sebesar 100 TEUs ke atas yang menyebabkan kapal-kapal tol laut berhasil memenuhi sekitar 95% s/d 100% dari kapasitas maksimal muatan kapal untuk setiap keberangkatan. Rute pelayaran tol laut lebih panjang jika dibandingkan dengan rute pelayaran swasta. Hal tersebut menyebabkan frekuensi pelayaran kapal tol laut lebih sedikit jika dibandingkan dengan frekuensi pelayaran swasta, akibatnya meskipun jumlah muatan kapal tol laut mengalami kenaikan dan memiliki garis trend positif, tetapi volume muatan yang diangkut oleh kapal tol laut masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan volume muatan yang diangkut pelayaran swasta. Berdasarkan hasil penelitian frekuensi pelayaran dan volume muatan kapal tol laut untuk rute dari Surabaya ke Indonesia Timur jauh lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi pelayaran dan volume muatan kapal swasta dikarenakan panjangnya rute yang ada. Selain itu frekuensi kota-kota tujuan yang dikunjungi dalam rute-rute tol laut, seperti kota Fak-Fak, Kalabahi, Merauke, dan Lewoleba memiliki garis trend negatif dengan kecenderungan mengalami penurunan jumlah muatan.

Program tol laut selama ini telah dilaksanakan dengan rute dan frekuensi yang konsisten sehingga dapat menjamin ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting di kota-kota yang menjadi tujuan ketiga trayek tol laut. Rute tol laut dari Surabaya ke Indonesia Timur dan sebaliknya merupakan rute pelayaran baru yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi disparitas harga dan meningkatkan perekonomian daerah.

7) Dampak Kebijakan Tol Laut Terhadap Aspek Lingkungan

Analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab “apakah lingkungan setempat sesuai dengan tol laut yang akan dijalankan dan apakah manfaat tol laut bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya?’ Gagasan Tol laut dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan gagasan tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya bagi Indonesia. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk: Menganalisis dampak positif maupun negatif tol laut terhadap lingkungan. Menganalis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif gagasan tol laut terhadap lingkungan. Aspek Lingkungan dalam Tol laut harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan disatu sisi dapat menjadi peluang, namun disisi lain lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan industri. Keberadaan Tol laut dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi yang akan dijalankan. Tol laut dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan disekitarnya. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas Tol laut dapat berupa semakin ramainya lokasi disekitar lokasi, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya polusi lingkungan, juga meningkatnya arus lalu lintas laut.

8) Manfaat Sosial Tol Laut

Tol laut menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya: a. Pelayanan untuk perorangan atau kelompok, b. Pertukaran atau penyampaian informasi, c. Perjalanan untuk bersantai, d. Memendekkan jarak, e. Memencarkan penduduk

9) Manfaat Kewilayahan Tol Laut

Selain dapat memenuhi kebutuhan pendudduk di kota,desa dan pedalaman, keberhasilan implementasi tol laut dapat memenuhi perkembangan wilayah. Seiring dengan meningkatnya jumlah habitat, dan semakin majunya peradaban komunitas manusia, selanjutnya wilayah-wilayah pusat kegiatannya mengekspansi ke pinggiran wilayah, sedangkan kawasan-kawasan terisolir semakin berkurang dan jarak antar kota semakin pendek dalam hal waktu. Lebih dari itu kuantitas dan kualitas baik perkotaan besar maupun perkotaan kecil tumbuh, dimana kota kecil ditumbuh kembangkan sementara kota besar semakin berkembang, sehingga area perkotaan semakin meluas.  

Daftar Pustaka 

Forum Rektor Indonesia. 2015. Naskah Akademik 2015. [diakses]. http:// fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/2.%20NASKAH%20AKADEMIS.pdf [20 Sep 2016]. 

Martono, R.V. 2016. Mengenal Konsep Tol Laut dalam Mengurangi Biaya Logistik Indonesia. SWA Online. [diakses] http://swa.co.id/swa/myarticle/mengenal-konsep-tol-lautdalam mengurangi-biaya-logistikindonesia [24 Sep 2016] 

Neraca. 2014. Distribusi Barang Lewat Laut, Indonesia Bisa Hemat Rp300 Triliun. Harian Ekonomi Neraca. [diakses] http://www.neraca.co.id/ article/49073/distribusi-baranglewat-laut-indonesia-bisa-hematrp300-triliun [20 Oct 2016].

Suparwati.dkk, T. (2015). Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi. Jakarta: Badan Informasi Geospasial. Andilas, D.D, Liana A.Y. 2017. Pelaksanaan Program Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik-Vol 4 No. 1.